Category Archives: kegiatan RS

Survei Simulasi KARS

survei

Akreditasi Rumah Sakit, selanjutnya disebut akreditasi, adalah pengakuan terhadap rumah
sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan
oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah
sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara
berkesinambungan, dalam rangka mencapai akreditasi yang paripurna, sebelum survei yang sesungguhnya dilaksanakan survei (simulasi) oleh KARS di RSD Madani pada tanggal 9-11 Nopember 2016

Dari hasil pelaksanaan Survei Simulasi tersebut diperoleh hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan untuk Survei Akreditasi yang InsyaAllah pelaksanaanmya di jadwalkan pada Februari 2017.

Berikut beberapa yang sempat terdokumentasikan oleh Admin

img_20161109_082408

img_20161110_151457

img_20161110_141505

Fraud Control Plan – BPKP

korupsi

Bertempat di Auditorium RSD Madani, Rabu 19 Oktober 2016 dilakukan sosialisasi Fraud Control Plan (FCP) oleh BPKP Provinsi Sulawesi Tengah yang dibuka oleh Kepala Tata Usaha RSD Madani Bapak Ismail, SKM

Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh pejabat struktural, Komite Keperawatan dan Komite Medik, SPI, Kepala Ruang, Kepala Instalasi, dan Panitia Pengadaan serta Panitia Penerima barang di RSD Madani

img_20161019_123218img_20161019_112640img_20161019_123221

Dalam paparannya BPKP Prov. Sulteng menyampaikan tentang program Fraud Control Plan (FCP) atau Program Pencegahan dan Pengendalian Korupsi merupakan kegiatan yang akan terintegrasi dalam program rumah sakit, dan merupakan program pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian berindikasi fraud (kecurangan). Program ini dirancang untuk melindungi organisasi dari kemungkinan kejadian fraud.

FRAUD CONTROL PLAN – BPKP

  • BPKP sedang dan terus mengembangkan pengendalian yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal dan memudahkan pengungkapan kejadian yang berindikasi korupsi.
  • Sistem tersebut ditandai dengan adanya atribut-atribut yang spesifik yang merupakan pendalaman atau penguatan dari sistem tata kelola setiap organisasi yang telah ada yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi masing-masing organisasi pemerintah.

ALUR FRAUD CONTROL PLAN

10 ATRIBUT FRAUD CONTROL PLAN terdiri dari : (1). Kebijakan Terintegrasi, (2). Struktur Pertanggungjawaban, (3). Penilaian Risiko Fraud, (4). Kepedulian Karyawan, (5). Kepedulian Pelanggan Masyarakat, (6). Perlindungan Pelapor, (7). Sistem Pelaporan Fraud, (8). Pelaporan Eksternal, (9). Standar Investigasi dan (10). Standar Perilaku dan Disiplin

SIKLUS FRAUD CONTROL PLAN

Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi, tanya jawab dan diskusi yang berlangsung sekitar 2 jam ini berakhir jam 12.30 siang. <maam20102016>

 

Unit Pelayanan Pengaduan Pelayanan Publik (UP3)

pservis

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Berdasarkan pada Pasal 36 dan 37 UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan.

job_disc

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Agar SP4N tersebut dapat dibentuk sebagaimana yang diharapkan, maka perlu ditetapkan tahapan atau langkah-langkah kegiatan secara terstruktur dan realistis dalam suatu Road Map (peta jalan) pengembangannya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional. Berikut tahapan-tahapan dalam pelaksanaan dan pengembangan SP4N tersebut.

 

WS Penyusunan PPK dan CP

IMG_20160728_201528

Workshop penyusunan praktek kedokteran dan Clinical Pathway di RS yang diselenggarakan oleh Seksi Rujukan Dinkes Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan di hotel Grand Duta Palu pada tanggal 28-30 Juli 2016 dengan narasumber Hanevi Djasri, dr, MARS dan Puti Rahma Aulia, drg, MPH. dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM , yang mengatakan Masalah untung rugi tarif INA CBG’s terjawab setelah dr. Hanevi Djasri mengungkapkan, ” Kerugian RS dapat diketahui dari real cost“. Faktanya, RS mengurangi keuntungan, tapi tidak rugi. Sebesar 80% penggunaanclinical pathway menunjukkan profit bagi RS.

UU 40/ 2004 tentang SJSN, bab 24 ayat 3 menetapkan bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) harus mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan, hal ini bertentangan dengan Peraturan presiden No 12 Tahunn 2013 yang menempatkan kendali mutu di pasal 42 dan sistem pembayaran di pasal 39. UU BPJS mengutamakan mutu sedangkan Perpres mengutamakan harga.

IMG_20160728_201528

Mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan melalui penerapan clinical pathway yang konsisten.Clinical pathway merupakan salah satu alat manajemen penyakit yang dapat mengurangi variasi pelayanan. Clinical pathway memberikan cara untuk mengembangkan dan mengimplemantasikan clinical guidline ke dalam protokol lokal. Hill (1998) menyatakan terdapat empat komponen clinical pathway yaitu timeline, kategori pelayanan, kriteria outcome dan pencatatan variasi.

Di Amerika Serikat, hampir 80% RS menggunakan clinical pathway untuk beberapa indikator, tapi efektifitas penggunaan clinical pathway sebagai alat kendali mutu masih menjadi perdebatan. Hal ini disebabkan oleh hasil penelitian dari berbagai sumber yang tidak konsisten karena terjadi bias penelitian. Berbagai hasil penelitian menunjukkan efektivitas clinical pathway seperti hasil penelitian Feagan (2011) tentang memfasilitasi early discharge, meningkatkan indeks kualitas hidup dan penelitian Darer(2002) bahwa clinical pathway menurunkan LOS, meningkatkan clinical outcome, meningkatkan economic outcome, dan mengurangi tindakan yang tidak diperlukan. Efektivitas clinical pathway dapat diperoleh jika pathway disusun berdasarkan strategi yang dikendalikan oleh pimpinan.

 

Tim CP RSD Madani + RS Wirabuana Palu

Tim CP RSD Madani + RS Wirabuana Palu

drg. Puti dalam presentasinya memaparkan langkah-langkah menyusun clinical pathway. Ada 11 langkah menyusun clinical pathway, yaitu: (1) menentukan topik, penentuan topik didasarkan pada jumlah penyakit terbanyak, high cost, high risk dan problem prone ataupun dari data klaim INA-CBG’s yang besar gapnya; (2) menunjuk kordinator, koordinator berperan untuk memfasilitasi penyusunan CP; (3) menetapkan pemain kunci, menetapkan setiap orang yang menguasai untuk dilibatkan dalam pengobatan; (4) kunjungan lapangan, melihat kepatuhan terhadap PPK ataupun identifikasi studi banding; (5) pencarian literatur, mencari best parctice pada skala nasional maupun internasional; (6) melaksanakan customer focus, mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dan menyesuaikannya dengan kemampuan RS; (7) Telaah pedoman Praktik Klinik, CP adalah pelengkap PPK, PPK harus di-review 2 tahun sekali; (8) analisis casemix, menggali informasi LOS, biaya per kasus, penggunaan obat, dan test yang diminta; (9) Desain, menepakati desain CP yang digunakan; (10) Pengukuran proses dan outcome, dalam hai ini dilakukan penetapan item-item aktivitas untuk proses dan outcome pelayanan untuk pengumpulan data pasien; dan (11) sosialisasi dan edukasi, proses sosialisasi dan edukasi intensif dilakuan selama 6 bulan. <maam2016>

 

Master Plan RS -1

IMG_20160604_121429

Master Plan atau Rencana Induk rumah sakit berisi rencana komprehensif fisik yang akan terus desain detail. Bagian ini adalah bagian yang sangat penting untuk mensinkronkan apa yang ada dalam Rencana Bisnis yang akan diterapkan dalam bangunan fisik.

Permasalahan utama yang biasa dihadapi rumah sakit adalah bahwa mereka tidak memiliki perencanaan fisik jangka panjang yang baik, termasuk kesiapan terhadap perubahan tipe rumah sakit atau prediksi terhadap kemungkinan penambahan program-program yang baru. Sebagai hasilnya, banyak fasilitas lama harus direlokasi ketika pengembangan fisik dilakukan, semata untuk mengubah penampilan fisik yang sudah ketinggalan jaman atau karena tidak tersedianya lagi lahan sesuai kapasitas yang diinginkan.

IMG_20160604_121429

Membangun RS adalah spesifik, ada norma norma fungsional yang harus dipahami terutama untuk posisi zona medis (IGD, kamar Operasi, ICU), diagnostik, dan penunjang yang sirkuler. Banyak contoh pembangunan RS dengan tanpa pembuatan rencana pengembangan menjadi salah kaprah dan harus segera dibenahi ketika beroperasi.

RSD Madani mengadakan penyamaan visi pembuatan masterplan pada tgl 4 Juni 2016 diikuti semua stake holder dan jajaran direksi RSD Madani. <mam>

IMG_20160604_121442

Bantuan Hidup Dasar

IMG_20160525_104412

Fungsi dari BHD adalah mengembalikan dan mempertahankan fungsi vital organ pada korban henti jantung dan henti nafas. Intervensi ini terdiri dari pemberian kompresi dada dan bantuan nafas. Henti jantung atau cardias arrest adalah keadaan dimana terjadinya penghentian mendadak sirkulasi normal darah karena kegagalan jantung berkontraksi secara efektif selama fase sistolik. Henti jatung di tandai dengan menghilangnya tekanan darah arteri. Henti jantung berbeda dengan serangan jantung atau heart attack. Serangan jantung atau heart attack adalah keadaan dimana jantung tetap berkontraksi tetapi aliran darah ke jantung tersumbat. Henti nafas adalah berhentinya pernafasan spontan karena gangguan jalan nafas baik parsial ataupun total karena gangguan pusat pernafasan.  Untuk meningkatkan mutu perawat dalam memberikan pelayanan yang tanggap darurat maka penting dilakukan adanya pelatihan bantuan hidup dasar.

IMG_20160525_104412

Pelatihan  dilakukan dengan dengan media

  1. Ceramah
  2. Tanya Jawab
  3. Simulasi
  4. Visualisasi Materi Dan LCD

yang diikuti oleh seluruh pegawai RSD Madani baik dokter, perawat, tenaga kesehatan lain, administrasi dan semua staf RSD Madani dengan sangat antusias <mam>

peragaan oleh instruktur

peragaan oleh instruktur

error: Content ini diproteksi ... !!